Rabu, 31 Mei 2017

Dalil Dzikir Berjamaah dan Mengeraskan Suara Sebelum dan Sesudah Shalat Fardhu

Dalil Dzikir Berjamaah dan Mengeraskan Suara Sebelum dan Sesudah Shalat Fardhu
Dalil Dzikir Berjamaah dan Mengeraskan Suara Sebelum dan Sesudah Shalat Fardhu

Dalam hadits riwayat Tabrani Nabi bersabda:


مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوْا يَذْكُرُوْنَ اللهَ لَا يُرِيْدُوْنَ بِذَالِكَ إلَّا وَجْهَهُ تَعَالَى إلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قُوْمُوْأ مَغْفُوْرًا لَكُمْ أخرجه الطبراني-

Tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berdzikir dan tidak mengharap kecuali ridla Allah kecuali malaikat akan menyeru dari langit: Berdirilah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian. (HR Ath-Thabrani)

DZIKIR DENGAN SUARA KERAS

DALIL AL QURAN

Q.S. AL-‘AROF AYAT 204 :

“Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat .”

Q.S.AL-BAQOROH AYAT 200 :
“Apabila engkau telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah (dengan menywebut nama Allah) sebagaimana kamu menyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu atau bahkan berdzikirlah lebih (nyaring dan banyak) daripada itu.”

Q.S. AL-BAQOROH AYAT 114 :
“ Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalangi-halangi menyebut nama Allah di dalam mesjid-mesjid-Nya ..”

- 4. Q.S. AN-NUR AYAT 36 :
“ Didalam semua rumah Allah diijinkan meninggikan (mengagungkan) suara untuk berdzikir dengan menyebut nama-Nya dalam mensucikan-Nya sepanjang pagi dan petang.”

DALIL HADITS NABI

Dalam hadits shohih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Ibnu Abbas ra., berkata:

أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته . رواه البخاري ( 805 ) ومسلم ( 583 ) عن أبي معبد مولى ابن عباس

“Inna rof’ash shauti bidzdzikri hiina yanshorifunnaasu minal maktuubati kaana ‘ala ‘ahdi Rosuulillaahi sholallaahu alaihi wasallam kuntu ‘alamu idzaanshorrofuu bidzaalika sami’tuhu.” Artinya :“Sesungguhnya mengeraskan suara dalam berdzikir setelah manusia-manusia selesai dari sholat fardlu yang lima waktu benar-benar terjadi pada zaman Nabi Saw. Saya (ibnu Abbas) mengetahui para sahabat melakukan hal itu karena saya mendengarnya .”

Selanjutnya dalam hadits :“Suara yang keras dalam berdzikir bersama-sama pada waktu tertentu atau ba’da waktu sholat fardhu, akan berbekas dalam menyingkap hijab, menghasilkan nur dzikir” (HR. Bukhari).

- HADITS KE DUA

Dari Abu Khurairah ra, katanya Rasulullah bersabda: “Allah berfirman; ‘Aku berada di dalam sangkaan hamba-Ku tentang diri-Ku, Aku menyertainya ketika dia menyebut-Ku, jika dia menyebut-Ku kepada dirinya, maka Aku menyebutnya kepda diri-Ku. Maka jika menyebut-tu di depan orang banyak, maka Aku akan menyebutnya di tempat yang lebih baik daripada mereka” (HR. Bukhari). Penjelasan hadits ini, jika dikatakan menyebut ‘di depan orang banyak’, berarti dzikir tersebut dilakukan secara jahar.

- HADITS KE TIGA
Diriwayatkan di dalam Al Mustadrak dan dianggap saheh, dari Jabir ra. berkata: “Rasulullah keluar menjumpai kami dan bersabda: ‘Wahai saudara-saudara, Allah memiliki malaikat yang pergi berkeliling dan berhenti di majlis-majlis dzikir di dunia. Maka penuhilah taman-taman syurga’. Mereka bertanya:’Dimanakah taman-taman syurga itu?’. Rasulullah menjawab: ‘Majlis-majlis dzikir.’ Kunjungilah dan hiburlah diri dengan dzikir kepada Allah” (HR. Al Badzar dan Al Hakim).

Penjelasan hadits ini, bahwa dalam kalimat ‘malaikat yang pergi berkeliling dan berhenti di majlis dzikir di dunia’ maksudnya berarti dzikir dalam hal ini adalah dzikir jahar yang dilakukan manusia. Karena malaikat hanya mengetahui dzikir jahar dan tidak mampu mengetahui dzikir khofi. Hal ini sebagaimana sabda Rasul: “Adapun dzikir yang tidak terdengar oleh malaikat yakni dzikir khofi atau dzikir dalam hati yakni dzikir yang memiliki keutamaan 70x lipat dari dzikir yang diucapkan” (HR. Imam Baihaqi dalam Kitab Tanwirul Qulub hal.509).

- HADITS KE EMPAT
Hadits yang dishohehkan oleh An Nasai dan Ibdu Majjah dari As Sa’ib dari Rasululah SAW, beliau bersabda: “Jibril telah datang kepadaku dan berkata, ‘Perintahkanlah kepada sahabat-sahabatmu untuk mengeraskan suaranya di dalam takbir”(HR. Imam Ahmad Abu Daud At Tirmidzi).
Penjelasan hadits ini, bahwa sangat jelas tidak dilarangnya dzikir keras tetapi dianjurkan untuk melakukan dzikir jahar.

- HADITS KE LIMA
Didalam kitab Sya’bil Iman dari Abil Jauza’ ra. berkata :“Nabi Saw, bersabda, “Perbanyaklah dzikir kepada Allah sampai orang-orang munafik berkata bahwa kalian adalah orang-orang ria (mencari pujian).” (H.R.Baihaqi)
Penjelasan hadits ini, jika dikatakan menyebut “orang-orang munafik berkata bahwa kalian adalah orang-orang riya' (mencari pujian).” Hadits ini menunjukan dzikir jahar karena dengan dzikir jahar (terdengar) itulah orang munafik akhirnya menyebutnya riya'.

- HADIITS KE ENAM
Juga dalam kitab Sya’bil Iman yang di shohehkan oleh Al-Hakim dari Abu Sa’id Al-Khudri ra., berkata :“Nabi Saw, bersabda,” Perbanyaklah dzikir kepada Allah kendati kalian dikatakan gila”. (H.R.Al-Hakim danAl-Baihaqi)

- HADITS KE TUJUH,
Dari Jabir bin Abdullahra, berkata :“Ada seorang yang mengeraskan suaranya dalam berdzikir, maka seorang berkata, “ semestinya dia merendahkan suaranya.” Rosulullah bersabda,” Biarkanlah dia,sebab sesungguhnya dia adalah lebih baik.“(Al-Baihaqi). Dari Sa’id bin Aslam ra., katanya Ibnu Adra’ berkata, “ Aku menyertai Nabi Saw. Pada suatu malam, lalu melewati seseorang di mesjid yang mengeraskan suaranya, lalu aku berkata, “ Wahai Rosulullah, tidaklah ia termasuk orang ria ? “ Beliau menjawab, “ Tidak,tetapi dia pengeluh,” (H.R.Baihaqi).

- HADITS BUKHARI
Abu Ma’bad, pelayan Ibnu Abbas, semoga Allah meridloi keduanya, memberitahu Ibnu Abbas bahwa “Mengeraskan suara dalam berdzikir ketika jama’ah selesai dan shalat fardlu sudah biasa dilakukan pada masa Nabi Muhammad. Ibnu Abbas berkata: “Aku tahu hal itu, saat mereka selesai shalat karena aku mendengarnya”.

كُنْتُ أَعْرِفُ إنْقِضَاءِ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ بِالتَّكْبِيْرِ – رواه البخاري ومسلم

Aku mengetahui selesainya shalat Rasulullah dengan takbir (yang dibaca dengan suara keras)”. (HR Bukhari Muslim)

أَنَّ رَفْعَ الصّوْتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ – رواه البخاري ومسلم

Mengeraskan suara dalam berdzikir ketika jamaah selesai shalat fardlu terjadi pada zaman Rasulullah. (HR Bukhari-Muslim)

كنت أعلم إذا انصرفوا بذالك إذا سمعته – رواه البخاري ومسلم

Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai shalat dengan mendengar suara berdikir yang keras itu. (HR Bukhari Muslim)

Ibnu Adra’ juga pernah berkata: "Pernah saya berjalan bersama Rasulullah SAW lalu bertemu dengan seorang laki-laki di Masjid yang sedang mengeraskan suaranya untuk berdzikir. Saya berkata, wahai Rasulullah mungkin dia (melakukan itu) dalam keadaan riya'. Rasulullah SAW menjawab: "Tidak, tapi dia sedang mencari ketenangan."

DALIL PENDAPAT ULAMA

Imam Nawawi dalam Kitab Haqiqot Al-Tawwasulu wa Al-Wasilat Al-Adlow’il kitabi wa As-Sunnah)

"Bahwa bacaan dzikir sir (samar) lebih utama apabila takut riya', atau khawatir mengganggu orang yang sedang sholat atau tidur. Sedangkan yang jahar (dzikir keras) lebih baik apabila tidak ada kekhawatiran tentang hal ini, mengingat amalan di dalamnya lebih banyak manfaatnya, karena ia dapat membangkitkan kalbu orang yang membaca atau yang berdzikir, ia mengumpulkan semangat untuk berfikir, mengalahkan pendengaran kepadanya, mengusir tidur, dan menambah kegiatan”

Syekh Ibrihim Al-Mabtuli r.a. menerangkan juga dalam kita kifayatul At-Qiya hal 108"
"Keraskanlah suaramu didalam berdzikir, sehingga sampai menghasilkan al jam’iyah (keteguhan hatimu) seperti orang-orang yang telah mengenal Allah. Dan wajib bagi murid-murid yang masih didalam tahap belajar menuju Allah, untuk mengangkat suaranya dalam berdzikir, sampai terbongkarlah hijab (yaitu penghalang kepada Allah yang telah menjadikan hati jadi keras bagaikan batu, penghalangnya yaitu seperti sipat malas, sombong, ria, iri dengki dan sebagainya)”

Imam Ghozali: "Sunnat dzikir keras (jahar) diberjemaahkan di mesjid karena dengan banyak suara keras akan memudahkan cepat hancurnya hati yang keras bagaikan batu, seperti satu batu dipukul oleh orang banyak maka akan cepat hancur"

Al-Malibari dalam kitab Fathul Muin:
"berdzikir dengan suara pelan setelah shalat adalah sunnah, baik bagi orang yang shalat sendirian, maupun berjamaah, imam yang tidak bermaksud mengajarkannya dan tidak bermaksud pula untuk memperdengarkan doanya supaya diamini mereka."

DZIKIR BERJAMAAH DAN ISTIGHOTSAH

Qur’an surat al-Imran ayat 191:
'(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.'

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فُضُلًا عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ فَإِذَا وَجَدُوا أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى بُغْيَتِكُمْ فَيَجِيئُونَ فَيَحُفُّونَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ يَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ فَهَلْ رَأَوْنِي فَيَقُولُونَ لَا قَالَ فَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَحْمِيدًا وَأَشَدَّ تَمْجِيدًا وَأَشَدَّ لَكَ ذِكْرًا قَالَ فَيَقُولُ وَأَيُّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ قَالَ فَيَقُولُونَ يَطْلُبُونَ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لَا قَالَ فَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا أَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا قَالَ فَيَقُولُ فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ قَالُوا يَتَعَوَّذُونَ مِنْ النَّارِ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا هَرَبًا وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّذًا قَالَ فَيَقُولُ فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُونَ إِنَّ فِيهِمْ فُلَانًا الْخَطَّاءَ لَمْ يُرِدْهُمْ إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُ هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ

“Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berjalan di bumi selain sebagai pencatat amal manusia. Jika mereka (para malaikat) mendapati kaum yang sedang berdzikir (mengingat) Allah, maka mereka saling memanggil: “Ayo ke tujuan kalian (yaitu halaqah dzikir)!” Kemudian mereka mendatangi kaum tersebut dan meliputi mereka sampai ke langit dunia. Maka berkata: “Hamba-hamba-Ku kalian tinggalkan sedang melalukan apa?” Maka para malaikat menjawab: “Kami tinggalkan mereka dalam keadaan memuji-Mu, membesarkan-Mu dan mengingat-Mu.” Maka Allah bertanya: “Apakah mereka pernah melihat-Ku?” Para malaikat menjawab: “Belum pernah.” Maka Allah bertanya: “Bagaimana seandainya mereka melihat-Ku.” Para malaikat menjawab: “Seandainya mereka melihat-Mu maka mereka akan bertambah pujiannya, bertambah pengagungannya, dan bertambah mengingat-Mu.” Allah bertanya: “Apa yang mereka cari (dengan halaqah dzikir itu)?” Para malaikat menjawab: “Mencari surga.” …….dst. (HR. At-Tirmidzi: 3524, beliau berkata: “Hadits hasan shahih.” Ahmad: 7418 (2/252) dari Abu Sa’id Al-Khudri t)

Lihat kutipan berikut dari hadits di atas:

إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ..

“Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta’ala memiliki malaikat yang berjalan –selain tugas utama- mencari majelis-majelis dzikir….dst”. (HR. Muslim: 4854 dari Abu Hurairah t).

RASULULLAH BERSABDA:
“Sungguh Allah memiliki malaikat yang beredar di muka bumi mengikuti dan menghadiri majelis majelis dzikir, bila mereka menemukannya maka mereka berkumpul dan berdesakan hingga memenuhi antara hadirin hingga langit dunia, bila majelis selesai maka para malaikat itu berpencar dan kembali ke langit, dan Allah bertanya pada mereka dan Allah Maha Tahu : “Darimana kalian?” Mereka menjawab: ‘Kami datang dari hamba hamba Mu, mereka berdoa padamu, bertasbih padaMu, bertahlil padaMu, bertahmid pada Mu, bertakbir pada Mu, dan meminta kepada Mu, Maka Allah bertanya: “Apa yg mereka minta?”, Malaikat berkata: ‘Mereka meminta sorga, Allah berkata: ‘Apakah mereka telah melihat sorgaku?, Malaikat menjawab: ‘Tidak.’ Allah berkata : “Bagaimana bila mereka melihatnya”. Malaikat berkata: ‘Mereka meminta perlindungan-Mu, Allah berkata: “mereka meminta perlindungan dari apa?”, Malaikat berkata: “Dari Api neraka”, Allah berkata: “apakah mereka telah melihat nerakaku?”, Malaikat menjawab, ‘tidak.’ Allah berkata: ‘Bagaimana kalau mereka melihat neraka Ku. Malaikat berkata: ‘Mereka beristighfar pada Mu.’ Allah berkata: “Sudah kuampuni mereka, sudah kuberi permintaan mereka, dan sudah kulindungi mereka dari apa apa yg mereka minta perlindungan darinya.’ Malaikat berkata: “Wahai Allah, diantara mereka ada si fulan hamba pendosa, ia hanya lewat lalu ikut duduk bersama mereka, Allah berkata: ‘Baginya pengampunanku, dan mereka (ahlu dzikir) adalah kaum yg tidak ada yg dihinakan siapa siapa yg duduk bersama mereka.”

Kitab Sirah Ibn Hisyam Bab Ghazwat Khandaq:
"Bahwa Rasulullah dan para para sahabat pernah melantunkan syair (Qasidah/Nasyidah) di saat menggali khandaq (parit). Rasul Saw. dan sahabat r.a bersenandung bersama sama dengan ucapan: "Haamiiim laa yunsharuun.."

Bab Hijraturrasul saw- bina' masjidissyarif:
"para sahabat juga bersenandung saat membangun membangun Masjidirrasul saw dengan melantunkan syair:
"Laa 'Iesy illa 'Iesyul akhirah, Allahummarham Al Anshar wal Muhaajirah." Senandung para sahabat kemudian diikuti oleh Rasulullah dengan semangat."


HADITS SAHIH MUSLIM
"Bila ia (hambaku) menyebut namaKu dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam Diriku, bila mereka menyebut namaKu dalam kelompok besar, maka Aku pun menyebut (membanggakan) nama mereka dalam kelompok yg lebih besar dan lebih mulia". (HR Muslim).

DZIKIR (PUJIAN) SEBLUM SHALAT FARDHU

Terdapat hadis yang menyatakan bahwa dahulu pada masa Rasulullah Saw. para sahabat juga membaca syair di masjid. Dalam sebuah hadits:
Dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata:

“Suatu ketika Umar berjalan kemudian bertemu dengan Hassan bin Tsabit yang sedang melantunkan syair di masjid. Umar menegur Hassan, namun Hassan menjawab, ‘aku telah melantunkan syair di masjid yang di dalamnya ada seorang yang lebih mulia darimu.’ Kemudian ia menoleh kepada Abu Hurairah. Hassan melanjutkan perkataannya. ‘Bukankah engkau telah mendengarkan sabda Rasulullah SAW, jawablah pertanyaanku, ya Allah mudah-mudahan Engkau menguatkannya dengan Ruh al-Qudus.’ Abu Hurairah lalu menjawab, ‘Ya Allah, benar (aku telah medengarnya).’ ” (HR. Abu Dawud)

Syaikh Isma’il az-Zain dalam Irsyadul Mu'minin ila Fadha'ili Dzikri Rabbil 'Alamin
"melantunkan syair yang berisi puji-pujian, nasihat, pelajaran tata krama dan ilmu yang bermanfaat di dalam masjid adalah sesuatu yang bukan dilarang oleh agama, dengan kata lain hukumnya adalah mubah."

KESIMPULAN KEUTAMAAN DZIKIR PELAN ATAU KERAS

Ruhul Bayan, Juz III:
"Imam Nawawi menkompromikan (al-jam’u wat taufiq) antara dua hadits yang mensunnahkan mengeraskan suara dzikir dan hadist yang mensunnahkan memelankan suara dzikir tersebut, bahwa memelankan dzikir itu lebih utama sekiranya ada kekhawatiran akan riya', mengganggu orang yang shalat atau orang tidur, dan mengeraskan dzikir lebih utama jika lebih banyak mendatangkan manfaat seperti agar kumandang dzikir itu bisa sampai kepada orang yang ingin mendengar, dapat mengingatkan hati orang yang lalai, terus merenungkan dan menghayati dzikir, mengkonsentrasikan pendengaran jama’ah, menghilangkan kantuk serta menambah semangat."

Sumber: Hujah NU

***

Tambahan dalil pendapat ulama:

وقال ابن حزم رحمه الله : " ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن " انتهى من "المحلى" (3 /180) .

ونقل البهوتي في "كشاف القناع" (1/366) عن شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب الجهر : " ( قال الشيخ [أي ابن تيمية] : ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة " .

قال الشافعي رحمه الله : " وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة ، ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن يُتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تُعلم منه ، ثم يسر ؛ فإن الله عز وجل يقول ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) يعنى – والله تعالى أعلم - : الدعاء ، ( ولا تجهر ) ترفع ، ( ولا تخافت ) حتى لا تُسمع نفسك .

وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النبي صلى الله عليه وسلم ، وما روى ابن عباس من تكبيره كما رويناه - قال الشافعي : وأحسبه إنما جهر قليلاً ليتعلم الناس منه ؛ وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ، ولا تكبير .

وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ويذكر انصرافه بلا ذكر .

وذكرتْ أم سلمة مكثه ولم تذكر جهراً ، وأحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكراً غير جهر " انتهى من "الأم" (1 /127) .

Jumat, 26 Mei 2017

Hukum Doa Bersama Setelah Shalat

https://lh3.googleusercontent.com/-3mQ07srhlvk/WSd2cLHHH8I/AAAAAAAAhBY/h0uBc6maQZ0n5Mp7LJFuZaUxjU7GKdWawCLcB/h120/doa%2Bbersama.png
Hukum Berdzikir dan Doa Setelah Shalat

1. Hadits riwayat Thabrani dalam Al-Mustadrok

عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: لاَ يَجْتَمِعُ قَوْمٌ مُسْلِمُوْنَ يَدْعُوْ بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ بَعْضُهُمْ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُمْ. رواه الطبراني في الكبير وصححه الحاكم في المستدرك

Artinya : Dari Habib bin Maslamah al-Fihri RA –beliau seorang yang dikabulkan do’anya-, berkata: “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak lah berkumpul suatu kaum Muslimin, lalu sebagian mereka berdo’a, dan sebagian lainnya mengucapkan amin, kecuali Allah pasti mengabulkan do’a mereka.” (HR. al-Thabarani dalam al-Mu’jam al-Kabir [3536]. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak 3/347. Dan dinilai hasan oleh al-Haitsami dalam Majma’ al-Zawaid 10/170).
STATUS HADITS


للطّبراني:
" ورجاله رجال (الصحيح) ، غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث ".

ومن طريق الطبرَاني رواه ابن عساكر في ترجمة حبيب من " تاريخ دمشق " (4 / 188 - مصورة المدينة) ، والحاكم (3 / 347) ، ومن طريقه البَيهقي في " دلائل النبوة " (7 / 113 - 114) ، ومن طريقهما ابن عساكر أَيْضًا من طريق أخرى عن بشر بن موسى به.

سكت عنه الحاكم والذهبي، وقال اَلْهَيثميّ (15 / 175) بعدما عزاه

2. HR. al-Tirmidzi [3502]

عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَدْعُوَ لِجُلَسَائِهِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَقَالَ : قَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِِهَؤُلاَءِ الدَّعَواتِ : اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا ، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بأسْمَاعِنا ، وَأَبْصَارِنَا ، وقُوَّتِنَا مَا أحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الوارثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَأرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلاَ تَجْعَلْ مُصيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن

Artinya: Nafi’ berkata: “Apabila Ibnu Umar hadir dalam satu majlis, maka ia tidak meninggalkan majis sebelum berdoa bagi mereka yang duduk bersama dengan doa berikut ini, dan beliau berkata: “Jarang sekali Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meninggalkan majlis yang dihadirinya sebelum berdoa dengan doa berikut: “Ya Allah, berikanlah kami bagian dari sifat takut kepada-Mu yang dapat menghalangi kami dari perbuatan dosa kepada-Mu, dari ketaatan kepada-Mu yang akan menyampaikan kami ke surga-Mu, dari keyakinan yang akan meringakan musibah duniawi pada kami. Tolonglah kami menghadapi mereka yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami berkenaan dengan agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai keinginan terbesar kami, dan puncak pengetahuan kami. Dan janganlah Engkau jadikan penguasa kami orang yang tidak mengasihi kami.” (HR. al-Tirmidzi [3502] dan al-Nasa’i [10161]. Al-Tirmidzi berkata: “Hadits ini hasan.”).

3. Hadits Zaid bin Tsabit radhiyallaahu ‘anhu


عَنْ قَيْسٍ الْمَدَنِيِّ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : عَلَيْكَ بِأَبِيْ هُرَيْرَةَ فَبَيْنَا أَناَ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ وَفُلاَنٌ فِي الْمَسْجِدِ نَدْعُوْ وَنَذْكُرُ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَسَكَتْنَا فَقَالَ : عُوْدُوْا لِلَّذِيْ كُنْتُمْ فِيْهِ. فَقَالَ زَيْدٌ : فَدَعَوْتُ أَنَا وَصَاحِبِيْ قَبْلَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَمِّنُ عَلىَ دُعَائِنَا ثُمَّ دَعَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ: اَللّهُمَّ إِنِّيْ سَائِلُكَ بِمِثْلِ مَا سَأَلَكَ صَاحِبَايَ وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لاَ يُنْسَى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آَمِيْن فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللهَ عِلْمًا لاَ يُنْسَى فَقَالَ سَبَقَكُمَا بِهَا الْغُلاَمُ الدَّوْسِيُّ رواه والنسائي في الكبرى والطبراني في الأوسط وصححه الحاكم

Artinya: Dari Qais al-Madani, bahwa seorang laki-laki mendatangi Zaid bin Tsabit, lalu menanyakan tentang suatu. Lalu Zaid berkata: “Kamu bertanya kepada Abu Hurairah saja. Karena ketika kami, Abu Hurairah dan si fulan berada di Masjid, kami berdoa dan berdzikir kepada Allah ‘azza wajalla, tiba-tiba Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar kepada kami, sehingga duduk bersama kami, lalu kami diam. Maka beliau bersabda: “Kembalilah pada apa yang kalian lakukan.” Zaid berkata: “Lalu aku dan temanku berdoa sebelum Abu Hurairah, dan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam membaca amin atas doa kami. Kemudian Abu Hurairah berdoa: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu seperti yang dimohonkan oleh kedua temanku. Dan aku memohon kepada-Mu ilmu pengetahuan yang tidak akan dilupakan.” Lalu Rasulullah SAW berkata: “Amin.” Lalu kami berkata: “Wahai Rasulullah, kami juga memohon ilmu pengetahuan yang tidak akan dilupakan.” Lalu beliau berkata: “Kalian telah didahului oleh laki-laki suku Daus (Abu Hurairah) itu”. (HR. al-Nasa’i dalam al-Kubra [5839], al-Thabarani dalam al-Ausath [1228]. Al-Hakim menilainya shahih dalam al-Mustadrak [6158]).

4. Dalil al-Qur’an QS. Yunus : 89)


قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا. (يونس : ٨٩)

Artinya: Allah berfirman: “Sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu berdua, oleh karena itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus.

Dalam ayat di atas, al-Qur’an menegaskan tentang dikabulkannya doa Nabi Musa dan Nabi Harun ‘alaihimassalaam. Padahal yang berdoa sebenarnya Nabi Musa ‘alaihissalaam, sedangkan Nabi Harun ‘alaihissalaam hanya mengucapkan amin, sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli tafsir. Nabi Musa ‘alaihissalaam yang berdoa dan Nabi Harun ‘alaihissalaam yang mengucapkan amin, dalam ayat tersebut sama-sama dikatakan berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa doa bersama dengan dimpimpin oleh seorang imam adalah ajaran al-Qur’an, bukan ajaran terlarang. (Bisa dilihat dalam Tafsir al-Hafizh Ibnu Katsir, 4/291).

5. Aatsar Umar bin al-Khaththab

عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ ذِيْ قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ ثَلاَثُ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتُهَا فَهَيْمِنُوْا عَلَيْهَا اَللّهُمَّ إِنِّيْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِيْ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ غَلِيْظٌ فَلَيِّنِّيْ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ بَخِيْلٌ فَسَخِّنِيْ. رواه ابن سعد في الطبقات

Artinya: Dari Jami’ bin Syaddad, dari seorang kerabatnya, berkata: “Aku mendengar Umar bin al-Khaththab berkata: “Tiga kalimat, apabila aku mengatakannya, maka bacakanlah amin semuanya: “Ya Allah, sesungguhnya aku orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Ya Allah, sesungguhnya aku orang yang kasar, lembutkanlah aku. Ya Allah, sesungguhnya aku seorang yang pelit, maka pemurahkanlah aku.” (HR. Ibnu Sa’ad dalam al-Thabaqat 3/275).

Dalil Tahlilan, Istighosah, dan Selamatan

Dalil Tahlilan, Istighosah, dan Selamatan
Dalil Tahlilan, tabarruk, tawasul, doa bersama, istighotsah, selamatan, dll yang biasa dilakukan oleh kalangan NU dan oleh Wahabi dan turunannya (Muhammadiyah, MTA, dll) dianggap bid'ah sesat. Artikel di bawah ditulis oleh Ustadz Idrus Ramli, dikutip dari laman Facebooknya.

DIALOG DENGAN WAHABI ANTI TAHLILAN
Oleh: Ustadz Idrul Ramli

Beberapa member FP, dari kaum Wahabi yang anti Tahlilan, menulis link ke situs Ustadz Wahabi, yaitu Dr Firanda Andirja, yang menulis bantahan tentang tradisi Tahlilan. Berikut ini jawaban kami terhadap artikel tersebut, secara singkat. Kami tulis dalam bentuk dialog agar mudah dipaham oleh pembaca.

WAHABI: “Sering kita dapati sebagian ustadz atau kiyai yang mengatakan, "Tahlilan kok dilarang?, tahlilan kan artinya Laa ilaah illallahh?". Tentunya tidak seorang muslimpun yang melarang tahlilan, bahkan yang melarang tahlilan adalah orang yang tidak diragukan kekafirannya. Akan tetapi yang dimaksud dengan istilah "Tahlilan" di sini adalah acara yang dikenal oleh masyarakat yaitu acara kumpul-kumpul di rumah kematian sambil makan-makan disertai mendoakan sang mayit agar dirahmati oleh Allah.
Lebih aneh lagi jika ada yang melarang tahlilan langsung dikatakan "Dasar wahabi"..!!!
Seakan-akan pelarangan melakukan acara tahlilan adalah bid'ah yang dicetus oleh kaum wahabi !!?”

SUNNI: “Kenyataan di lapangan, yang sangat ngotot memerangi Tahlilan adalah kaum Wahabi, bukan selain Wahabi. Terus mau apalagi?”

WAHABI: “Sementara para pelaku acara tahlilan mengaku-ngaku bahwa mereka bermadzhab syafi'i !!!. Ternyata para ulama besar dari madzhab Syafi'iyah telah mengingkari acara tahlilan, dan menganggap acara tersebut sebagai bid'ah yang mungkar, atau minimal bid'ah yang makruh. Kalau begitu para ulama syafi'yah seperti Al-Imam Asy-Syafii dan Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya adalah wahabi??!!”

SUNNI: “Sudah kami katakan berulang kali, bahwa para ulama Syafi’iyah hanya memakruhkan selamatan/kenduri kematian. Dan makruhnya masih makruh tanzih, bukan tahrim. Para ulama Salaf, dan madzahibul arba’ah (madzhab empat), tidak ada yang mengharamkan kenduri kematian dan Tahlilan. Jadi mereka sepakat tidak mengharamkan.

Imam al-Syafi’i dan Imam al-Nawawi, dengan pendapatnya tersebut bukan Wahabi. Beliau berdua sepakat membagi bid’ah menjadi dua, hasanah dan sayyi’ah, bertabaruk, bertawasul dan beristighatsah dan lain-lain yang dikafirkan dan disyirikkan oleh kaum Wahabi.

Anda perlu mempelajari teori bermadzhab. Agar mengerti hakikat bermadzhab, dan tidak dengan mudah menyalahkan orang karena tidak konsisten dalam bermadzhab. Sehingga tulisan Anda menjadi bahan tertawaan kalangan berilmu.”

WAHABI: “Ijmak Ulama bahwa Nabi, para sahabat, dan para imam madzhab tidak pernah tahlilan.

Tentu sangat tidak diragukan bahwa acara tahlilan –sebagaimana acara maulid Nabi dan bid'ah-bid'ah yang lainnya- tidaklah pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak juga para sahabatnya, tidak juga para tabi'in, dan bahkan tidak juga pernah dilakukan oleh 4 imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafii, dan Ahmad rahimahumullah).”

SUNNI: “Anda mengatakan hal tersebut sebagai ijma’, pertanyaan kami, kitab apa yang menjadi dasar rujukan Anda??? Jelasnya, Nabi SAW, sahabat dan ulama Salaf telah berijma’ tidak mengharamkan kenduri kematian dan Tahlilan, bahkan sebagian menganjurkan sebagaimana kami tulis dalam catatan sebelumnya.”

WAHABI: “Istri Nabi SAW yang sangat beliau cintai Khodijah radhiallahu 'anhaa juga meninggal di masa hidup beliau, akan tetapi sama sekali tidak beliau tahlilkan. Jangankan hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000 bahkan sehari saja tidak beliau tahlilkan. Demikian juga kerabat-kerabat beliau yang beliau cintai meninggal di masa hidup beliau, seperti paman beliau Hamzah bin Abdil Muthholib, sepupu beliau Ja'far bin Abi Thoolib, dan juga sekian banyak sahabat-sahabat beliau yang meninggal di medan pertempuran, tidak seorangpun dari mereka yang ditahlilkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.”

SUNNI: “Anda selalu berdalil dengan teori tarku, Nabi SAW tidak mengerjakan ini dan itu. Sekarang kami bertanya kepada Anda, apakah Nabi SAW pernah melarang kenduri kematian dan Tahlilan, hari ke 3, 7, 40, 100, 1000??? Kalau Nabi SAW tidak melarang, bukankah larangan Anda juga termasuk bid’ah????”

WAHABI: “Sungguh indah perkataan Al-Imam Malik (gurunya Al-Imam Asy-Syaafi'i rahimahumallahu)

فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيْنًا لاَ يَكُوْنُ الْيَوْمَ دِيْنًا

"Maka perkara apa saja yang pada hari itu (pada hari disempurnakan Agama kepada Nabi, yaitu masa Nabi dan para sahabat-pen) bukan merupakan perkara agama maka pada hari ini juga bukan merupakan perkara agama.”(Al-Ihkam, karya Ibnu Hazm 6/255)”

SUNNI: “Lebih indah lagi adalah sabda Rasulullah SAW yang membenarkan bid’ah hasanah:

قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ ».

“Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa terkurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barangsiapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang buruk, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakan sesudahnya tanpa terkurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka.” (HR Muslim).

Hadits di atas menjadi Dalil Bid’ah Hasanah, sebagaimana seringkali kami jelaskan dengan mengutip pernyataan al-Imam al-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim.

Kalau Anda menggugat kami sebagai pengikut Imam al-Syafii, harus Anda ketahui bahwa Imam al-Syafii berkata:

اَلْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ: مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا فَهُوَ بِدْعَةُ الضَّلالَةِ وَمَا أُحْدِثَ فِي الْخَيْرِ لاَ يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٍ. (الحافظ البيهقي، مناقب الإمام الشافعي، ١/٤٦٩).

“Bid’ah (muhdatsat) ada dua macam; pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi al-Qur’an atau Sunnah atau Ijma’, dan itu disebut bid’ah dhalalah (tersesat). Kedua, sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak menyalahi al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ dan itu disebut bid’ah yang tidak tercela”. (Al-Baihaqi, Manaqib al-Syafi’i, 1/469).

Anda juga harus tahu, bahwa Syaikh Ibnu Taimiyah, ulama yang paling Anda kagumi melebihi seluruh ulama salaf, para sahabat dan tabi’in, juga mengakui bid’ah hasanah, dan berkata :

وَمِنْ هُنَا يُعْرَفُ ضَلاَلُ مَنِ ابْتَدَعَ طَرِيْقًا أَوِ اعْتِقَادًا زَعَمَ أَنَّ اْلاِيْمَانَ لاَ يَتِمُّ اِلاَّ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الرَّسُوْلَ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرْهُ، وَمَا خَالَفَ النُّصُوْصَ فَهُوَ بِدْعَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَمَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ خَالَفَهَا فَقَدْ لاَ يُسَمَّى بِدْعَةً، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ البِدْعَةُ بِدْعَتَانِ بِدْعَةٌ خَالَفَتْ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا وَأَثَرًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهَذِهِ بِدْعَةُ ضَلاَلَةٍ وَبِدْعَةٌ لَمْ تُخَالِفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ قَدْ تَكُوْنُ حَسَنَةً لِقَوْلِ عُمَرَ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ هَذَا الْكَلاَمُ أَوْ نَحْوُهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِاِسْنَادِهِ الصَّحِيْحِ فِي الْمَدْخَلِ. (الشيخ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ۲٠/١٦٣).

“Dari sini dapat diketahui kesesatan orang yang membuat-buat cara atau keyakinan baru, dan ia berasumsi bahwa keimanan tidak akan sempurna tanpa jalan atau keyakinan tersebut, padahal ia mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyebutnya. Pandangan yang menyalahi nash adalah bid’ah berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Sedangkan pandangan yang tidak diketahui menyalahinya, terkadang tidak dinamakan bid’ah. Al-Imam al-Syafi’i RA berkata, “Bid’ah itu ada dua. Pertama, bid’ah yang menyalahi al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan atsar sebagian sahabat Rasulullah SAW. Ini disebut bid’ah dhalalah. Kedua, bid’ah yang tidak menyalahi hal tersebut. Ini terkadang disebut bid’ah hasanah, berdasarkan perkataan Umar, “Inilah sebaik-baik bid’ah”. Pernyataan al-Syafi’i ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab al-Madkhal dengan sanad yang shahih.” (Syaikh Ibn Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, juz 20, hal. 163).

WAHABI: “Bagaimana bisa suatu perkara yang jangankan merupakan perkara agama, bahkan tidak dikenal sama sekali di zaman para sahabat, kemudian lantas sekarang menjadi bagian dari agama !!!”

SUNNI: “Guru-guru Anda kaum Wahabi telah sepakat dan berijma’ bolehnya menggelar hari nasional Kerajaan Saudi Arabia, dan menggelar acara Usbu’ Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab an-Najdi (pekan pendiri Wahabi), setiap tahun yang digelar di Riyadh. Tolong Anda tanyakan kepada guru-guru Anda yang masih hidup. Apa bedanya hal tersebut dengan Tahlilan, Maulid Nabi SAW, Haul dan lain-lain???””

WAHABI: “B. Yang Sunnah adalah meringankan beban keluarga mayat bukan malah memberatkan

Yang lebih tragis lagi acara tahlilan ini ternyata terasa berat bagi sebagian kaum muslimin yang rendah tingkat ekonominya. Yang seharusnya keluarga yang ditinggal mati dibantu, ternyata kenyataannya malah dibebani dengan acara yang berkepanjangan…biaya terus dikeluarkan untuk tahlilan…hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000…

Tatkala datang kabar tentang meninggalnya Ja'far radhiallahu 'anhu maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :

اِصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ

"Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukan mereka" (HR Abu Dawud no 3132

Al-Imam Asy-Syafi'I rahimahullah berkata :

وَأُحِبُّ لِجِيرَانِ الْمَيِّتِ أو ذِي قَرَابَتِهِ أَنْ يَعْمَلُوا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ في يَوْمِ يَمُوتُ وَلَيْلَتِهِ طَعَامًا يُشْبِعُهُمْ فإن ذلك سُنَّةٌ وَذِكْرٌ كَرِيمٌ وهو من فِعْلِ أَهْلِ الْخَيْرِ قَبْلَنَا وَبَعْدَنَا لِأَنَّهُ لَمَّا جاء نَعْيُ جَعْفَرٍ قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم اجْعَلُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فإنه قد جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ

"Dan aku menyukai jika para tetangga mayat atau para kerabatnya untuk membuat makanan bagi keluarga mayat yang mengenyangkan mereka pada siang dan malam hari kematian sang mayat. Karena hal ini adalah sunnah dan bentuk kebaikan, dan ini merupakan perbuatan orang-orang baik sebelum kami dan sesudah kami, karena tatkala datang kabar tentang kematian Ja'far maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'afar, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka" (Kitab Al-Umm 1/278)”

SUNNI: “Ada beberapa tanggapan terhadap pernyataan Anda di atas:

Pertama, Anda berarti tidak tahu kondisi riil di masyarakat. Umat Islam Indonesia, dalam kenduri kematian tidak meninggalkan Sunnah. Justru mereka telah melakukannya, dengan berbondong-bondong menyumbangkan beras, kebutuhan pokok dan uang untuk keluarga duka cita.

Kedua, Kesunnahan membantu keluarga duka cita, itu adalah mafhum, bukan manthuq, dari hadits di atas. Nah, karena hal tersebut bersifat mafhum, tentu adanya hukum sunnah dan makruh itu karena ada ‘illat, yaitu meringankan atau memberatkan keluarga duka cita. Ketika ‘illat tersebut hilang, maka hukumnya juga berubah, sebagai banyak sekali dikemukakan oleh para ulama, alhukmu yaduuru ma’a ‘illatihi wujuudan wa ‘adaman. Oleh karena itu, sebagian ulama Syafi’iyah berfatwa, bahwa ketika jamuan makanan itu hasil sumbangan dari tetangga atau kerabat jauh, maka hal tersebut tidak dihukumi makruh. Fahham ya duktuur Firanda Andirja. Oleh karena kutipan Anda dari kitab-kitab fiqih Syafi’iyah, tidak begitu penting untuk dibahas di sini, karena Anda tidak memahaminya dari perspektif ilmu fiqih.”

WAHABI: “Mereka yang masih bersikeras melaksanakan acara tahlilan mengaku bermadzhab syafi'iyah, akan tetapi ternyata para ulama syafi'iyah membid'ahkan acara tahlilan !!. Lantas madzhab syafi'iyah yang manakah yang mereka ikuti ??”

SUNNI: “Sebaiknya Anda mempelajari terlebih dahulu teori bermadzhab, dan mendalami kaitan agama, dakwah dan tradisi, agar Anda tidak bertanya seperti di atas, yang sama sekali tidak berbobot.”

WAHABI: “Kedua : Para ulama telah ijmak bahwasanya mendoakan mayat yang telah meninggal bermanfaat bagi sang mayat. Demikian pula para ulama telah berijmak bahwa sedekah atas nama sang mayat akan sampai pahalanya bagi sang mayat. Akan tetapi kesepakatan para ulama ini tidak bisa dijadikan dalil untuk melegalisasi acara tahlilan, karena meskipun mendoakan mayat disyari'atkan dan bersedakah (dengan memberi makanan) atas nama mayat disyari'atkan, akan tetapi kaifiyat (tata cara) tahlilan inilah yang bid'ah yang diada-adakan yang tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya. Kreasi tata cara inilah yang diingkari oleh para ulama syafi'iyah, selain merupakan perkara yang muhdats juga bertentangan dengan nas (dalil) yang tegas.”

SUNNI: “Kreasi Tahlilan, yaitu bacaan campuran antara ayat al-Qur’an, shalawat, kalimah Thayyibah dan lain-lain, tidak pernah dibid’ahkan oleh ulama manapun, kecuali kaum Wahabi seperti Anda. Bahkan Syaikh Ibnu Taimiyah membenarkannya dan berkata dalam Majmu’ Fatawa-nya:

وَسُئِلَ: عَنْ رَجُلٍ يُنْكِرُ عَلَى أَهْلِ الذِّكْرِ يَقُولُ لَهُمْ : هَذَا الذِّكْرُ بِدْعَةٌ وَجَهْرُكُمْ فِي الذِّكْرِ بِدْعَةٌ وَهُمْ يَفْتَتِحُونَ بِالْقُرْآنِ وَيَخْتَتِمُونَ ثُمَّ يَدْعُونَ لِلْمُسْلِمِينَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَيَجْمَعُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالْحَوْقَلَةَ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" فَأَجَابَ : الِاجْتِمَاعُ لِذِكْرِ اللهِ وَاسْتِمَاعِ كِتَابِهِ وَالدُّعَاءِ عَمَلٌ صَالِحٌ وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَالْعِبَادَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : ( إنَّ للهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمِ يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إلَى حَاجَتِكُمْ ) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ( وَجَدْنَاهُمْ يُسَبِّحُونَك وَيَحْمَدُونَك )... وَأَمَّا مُحَافَظَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَوْرَادٍ لَهُ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْ الدُّعَاءِ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ وَغَيْرُ ذَلِكَ : فَهَذَا سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ اللهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا. (مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٢/٥٢٠).

“Ibn Taimiyah ditanya, tentang seseorang yang memprotes ahli dzikir (berjamaah) dengan berkata kepada mereka, “Dzikir kalian ini bid’ah, mengeraskan suara yang kalian lakukan juga bid’ah”. Mereka memulai dan menutup dzikirnya dengan al-Qur’an, lalu mendoakan kaum Muslimin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mereka mengumpulkan antara tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah (laa haula wa laa quwwata illaa billaah) dan shalawat kepada Nabi SAW.?” Lalu Ibn Taimiyah menjawab: “Berjamaah dalam berdzikir, mendengarkan al-Qur’an dan berdoa adalah amal shaleh, termasuk qurbah dan ibadah yang paling utama dalam setiap waktu. Dalam Shahih al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah memiliki banyak Malaikat yang selalu bepergian di muka bumi. Apabila mereka bertemu dengan sekumpulan orang yang berdzikir kepada Allah, maka mereka memanggil, “Silahkan sampaikan hajat kalian”, lanjutan hadits tersebut terdapat redaksi, “Kami menemukan mereka bertasbih dan bertahmid kepada-Mu”… Adapun memelihara rutinitas aurad (bacaan-bacaan wirid) seperti shalat, membaca al-Qur’an, berdzikir atau berdoa, setiap pagi dan sore serta pada sebagian waktu malam dan lain-lain, hal ini merupakan tradisi Rasulullah SAW dan hamba-hamba Allah yang saleh, zaman dulu dan sekarang.” (Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah, juz 22, hal. 520).”

WAHABI: “Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu : "Kami memandang berkumpul di rumah keluarga mayat dan membuat makanan setelah dikuburkannya mayat termasuk niyaahah". Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dan Ibnu Maajah dengan sanad yang shahih"

SUNNI: “Pernyataan Jarir bin Abdullah, bukan kesepakatan semua sahabat, terbukti dengan atsar dari Khalifah Umar dan Sayyidah ‘Aisyah radhiyallahu ‘anhuma, sebagaimana kami paparkan sebelumnya. Silahkan Anda mengikuti Jarir, dan biarkan umat Islam mengikuti atsar Umar dan ‘Aisyah radhiyallahu ‘anhum.”

WAHABI: “Demikian juga bahwasanya membaca ayat al-kursiy bisa mengusir syaitan, akan tetapi jika ada seseorang lantas setiap kali keluar dari masjid selalu membaca ayat al-kursiy dengan dalih untuk mengusir syaitan karena di luar masjid banyak syaitan, maka kita katakan hal ini adalah bid'ah. Kenapa?, karena kaifiyyah dan tata cara seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya.”

SUNNI: “Pernyataan Anda telah ditolak oleh guru kaum Wahabi, yaitu Syaikh Ibnu Baz yang berfatwa, menganjurkan membaca surah al-Ikhlash dan Mu’awwidzatain setiap selesai shalat secara rutin, dan setiap selesai shalat shubuh dan maghrib tiga kali secara rutin. Demikian ini dianjurkan untuk menolak sihir dan aneka keburukan. Hal tersebut juga tidak ada dasar seperti yang Anda gugatkan kepada kami Ustadz Firanda. Silahkan Anda baca dalam, Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah, karya Syaikh Ibnu Baz, juz 8, hal. 115, dan juz 8 hal. 88. Fatwa tersebut juga banyak disampaikan dalam fatwa-fatwa dan rosail beliau.”

WAHABI: “Ketiga : Kalau kita boleh menganalogikan lebih jauh maka bisa kita katakan bahwasanya orang yang nekat untuk mengadakan tahlilan dengan alasan untuk mendoakan mayat dan menyedekahkan makanan, kondisinya sama seperti orang yang nekat sholat sunnah di waktu-waktu terlarang. Meskipun ibadah sholat sangat dicintai oleh Allah, akan tetapi Allah telah melarang melaksanakan sholat pada waktu-waktu terlarang.”

SUNNI: “Qiyas Anda sungguh Qiyas yang bathil. Menyamakan shalat dengan Tahlilan. Anda gugat saja guru-guru Anda, kaum Wahabi yang telah berijma’ membolehkan menggelar syukuran hari raya Nasional Kerajaan Saudi Arabia dan Pekan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab setiap tahun. Anda gugat dengan cara Qiyas Anda di atas, pasti mereka akan menertawakan Anda karena Qiyas Anda tidak nyambung.”

WAHABI: “Keempat : Untuk berbuat baik kepada sang mayat maka kita bisa menempuh cara-cara yang disyari'atkan, sebagaimana telah lalu. Diantaranya adalah mendoakannya kapan saja –tanpa harus acara khusus tahlilan-, dan juga bersedakah kapan saja, berkurban atas nama mayat, menghajikan dan mengumrohkan sang mayat, dll.”

SUNNI: “Anda melarang doa selama 7 hari, padahal ada atsar dari Thawus, ‘Ubaid bin ‘Umair dan Mujahid. Berarti menurut Anda, Tahlilan itu boleh selama tidak dibatasi dengan hari-hari tertentu seperti 3, 7, 40, 100 dan 1000??? Mana dalil khusus yang menerangkan hal ini????

WAHABI: “Adapun mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'an maka hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Dan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya mengirimkan pahala bacaan al-Qur'an tidak akan sampai bagi sang mayat.”

SUNNI: “Kalau pengiriman pahala bacaan al-Qur’an masih diperselisihkan oleh ulama, mengapa Anda mempersoalkan???? Ini kan masalah khilafiyah klasik. Bukankah dalam kaedah fiqih terdapat kaedah, laa yunkarul mukhtalafu fiih wainnamaa yunkarul mujma’u ‘alaih (tidak perlu mengingkari persoalan khilafiyah, akan tetapi yang perlu diingkari adalah persoalan yang disepakati oleh seluruh ulama). Ini kaedah dalam madzhab Syafii. Seandainya Imam al-Syafii, masih hidup pasti akan menegur Anda, yang membesarkan persoalan khilafiyah.”

WAHABI: “Kelima : Kalaupun kita memilih pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengirim bacaan al-qur'an akan sampai kepada mayat, maka kita berusaha agar kita atau keluarga yang mengirimkannya, ataupun orang lain adalah orang-orang yang amanah.”

SUNNI: “Ini ijtihad Anda sendiri, tidak ada ulama yang memberikan persyaratan yang mengirim pahala al-Qur’an itu harus orang yang amanah. Anda mengqiyaskan hal ini dengan tukang wesel pos atau pengantar surat. Qiyas macam apa ini wahai duktur Firanda?”

WAHABI: “Adapun menyewa para pembaca al-Qur'an yang sudah siap siaga di pekuburan menanti kedatangan para peziarah kuburan untuk membacakan al-quran dan mengirim pahalanya maka hendaknya dihindari karena :

- Tidak disyari'atkan membaca al-Qur'an di kuburan, karena kuburan bukanlah tempat ibadah sholat dan membaca al-Qur'an.”

SUNNI: “Pernyataan Anda sangat lucu, dan membuktikan bahwa Anda kurang banyak membaca kitab-kitab para ulama, termasuk para ulama panutan Wahabi yang menganjurkan membaca al-Qur’an di kuburan. Syaikh Ibnu Qayyimil Jauziyyah, murid terkemuka Ibnu Taimiyah, panutan kaum Wahabi berkata:

وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُمْ أَوْصَوْا أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ قُبُوْرِهِمْ وَقْتَ الدَّفْنِ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يُرْوَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَمَرَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ قَبْرِهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ الْمُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ الْخَلاَّلُ وَأَخْبَرَنِيْ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنِىْ عَلِى بْنِ مُوْسَى الْحَدَّادُ وَكَانَ صَدُوْقاً قَالَ كُنْتُ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّد بْنِ قُدَامَةَ الْجَوْهَرِىِّ فِيْ جَنَازَةٍ فَلَمَّا دُفِنَ الْمَيِّتُ جَلَسَ رَجُلٌ ضَرِيْرٌ يَقْرَأُ عِنْدَ الْقَبْرِ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ يَا هَذَا إِنَّ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ بِدْعَةٌ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْمَقَابِرِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنِ قُدَامَةَ لأَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا تَقُوْلُ فِيْ مُبَشِّرٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ ثِقَةٌ قَالَ كَتَبْتَ عَنْهُ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ فَأَخْبَرَنِيْ مُبَشِّرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلاَءِ اللَّجْلاَجِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَوْصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُوْصِيْ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ فَارْجِعْ وَقُلْ لِلرَّجُلِ يَقْرَأُ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا وَذَكَرَ الْخَلاَّلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَتِ اْلأَنْصَارُ إِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيِّتُ اخْتَلَفُوْا إِلَى قَبْرِهِ يَقْرَءُوْنَ عِنْدَهُ الْقُرْآنَ. (ابن قيم الجوزية، الروح، ص/١٨٦-١٨٧).

“Telah disebutkan dari sekelompok ulama salaf, bahwa mereka berwasiat agar dibacakan al-Qur’an di sisi makam mereka ketika pemakaman. Imam Abdul Haqq berkata, diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa beliau berwasiat agar dibacakan surat al-Baqarah di sisi makamnya. Di antara yang berpendapat demikian adalah al-Mu’alla bin Abdurrahman. Al-Khallal berkata, “al-Hasan bin Ahmad al-Warraq mengabarkan kepadaku, “Ali bin Musa al-Haddad mengabarkan kepadaku, dan dia seorang yang dipercaya. Ia berkata, “Aku bersama Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah al-Jauhari, ketika mengantar jenazah. Setelah mayit dimakamkan, seorang laki-laki tuna netra membaca al-Qur’an di samping makam itu. Lalu Ahmad berkata kepadanya, “Hai laki-laki, sesungguhnya membaca al-Qur’an di samping makam itu bid’ah.” Setelah kami keluar dari makam, Muhammad bin Qudamah berkata kepada Ahmad bin Hanbal, “Wahai Abu Abdillah, bagaimana pendapat Anda tentang Mubasysyir al-Halabi?” Ia menjawab, “Dia perawi yang tsiqah (dapat dipercaya)”. Muhammad bin Qudamah berkata, “Anda menulis riwayat darinya?” Ahmad menjawab, “Ya.” Muhammad bin Qudamah berkata, “Mubasysyir mengabarkan kepadaku, dari Abdurrahman bin al-‘Ala’ al-Lajlaj, dari ayahnya, bahwasanya ia berwasiat, apabila ia dimakamkan, agar dibacakan permulaan dan penutup surat al-Baqarah di sebelah kepalanya. Ia berkata, “Aku mendengar Ibn Umar berwasiat demikian.” Lalu Ahmad berkata kepada Muhammad bin Qudamah, “Kembalilah, dan katakan kepada laki-laki tadi, agar membaca al-Qur’an di samping makam itu.” Al-Hasan bin al-Shabah al-Za’farani berkata, “Aku bertanya kepada al-Syafi’i tentang membaca al-Qur’an di samping kuburan, lalu ia menjawab, tidak apa-apa.” Al-Khallal meriwayatkan dari al-Sya’bi yang berkata, “Kaum Anshar apabila keluarga mereka ada yang meninggal, maka mereka selalu mendatangi makamnya untuk membacakan al-Qur’an di sampingnya.” (Syaikh Ibn Qayyim al-Jauziyah, al-Ruh, hal. 186-187).

WAHABI: “Jika ternyata terjadi tawar menawar harga dengan para tukang baca tersebut, maka hal ini merupakan indikasi akan ketidak ikhlasan para pembaca tersebut. Dan jika keikhlasan mereka dalam membaca al-qur'an sangat-sangat diragukan, maka kelazimannya pahala mereka juga sangatlah diragukan. Jika pahalanya diragukan lantas apa yang mau dikirimkan kepada sang mayat??!!”

SUNNI: “Anda tidak berhak mengurus hati orang lain. Itu urusan dia dengan Allah.”

WAHABI: “Para pembaca sewaan tersebut biasanya membaca al-Qur'an dengan sangat cepat karena mengejar dan memburu korban penziarah berikutnya. Jika bacaan mereka terlalu cepat tanpa memperhatikan tajwid, apalagi merenungkan maknanya, maka tentu pahala yang diharapkan sangatlah minim. Terus apa yang mau dikirimkan kepada sang mayat ??!!”

SUNNI: “Owh berarti Anda juga membenarkan menyewa orang membaca al-Qur’an di kuburan, asal dia fasih membacanya dan sesuai dengan Tajwid. Kan begitu. Terima kasih kalau pendapat Anda begitu. Tetapi mengapa Anda sangat marah dengan baca al-Qur’an di kuburan???? Terakhir, kami akan memberi hadiah kepada Anda, pernyataan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri aliran jahat Wahabi, yang menganjurkan membaca al-Qur’an di kuburan, dalam kitabnya Ahkam Tamanni al-Maut, terbitan Saudi Arabia,

وَأَخْرَجَ سَعْدٌ الزَّنْجَانِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّيْ جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنْ كَلاَمِكَ لأَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَانُوْا شُفَعَاءَ لَهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ صَاحِبُ الْخَلاَّلِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوْعًا: مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ، فَقَرَأَ سُوْرَةَ يس، خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيْهَا حَسَناَتٌ. (الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، أحكام تمني الموت (ص/٧٥).

“Sa’ad al-Zanjani meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah secara marfu’: “Barangsiapa mendatangi kuburan lalu membaca surah al-Fatihah, Qul huwallahu ahad dan alhakumuttakatsur, kemudian mengatakan: “Ya Allah, aku hadiahkan pahala bacaan al-Qur’an ini bagi kaum beriman laki-laki dan perempuan di kuburan ini,” maka mereka akan menjadi penolongnya kepada Allah.” Abdul Aziz –murid al-Imam al-Khallal–, meriwayatkan hadits dengan sanadnya dari Anas bin Malik secara marfu’: “Barangsiapa mendatangi kuburan, lalu membaca surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksaan mereka, dan ia akan memperoleh pahala sebanyak orang-orang yang ada di kuburan itu.” (Muhammad bin Abdul Wahhab, Ahkam Tamanni al-Maut, hal. 75).

Ustadz Firanda, kitab Ahkam Tamannil Maut tersebut, diterbitkan pemerintahan Saudi Arabia, dan ditahqiq oleh dua ulama Wahabi senior, yaitu Abdurrahman bin Muhammad al-Sadhan dan Abdullah bin Jibrin.
Wallahu a’lam.

Selasa, 23 Mei 2017

UU No. 22 Tahun 1946 dan Penjelasan

UU No. 22 Tahun 1946 dan Penjelasan
Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Penjelasan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1946
TENTANG
PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
1) bahwa peraturan pentjatatan nikah, talak dan rudjuk seperti jang diatur didalam Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru jang sempurna dan memenuhi sjarat keadilan sosial;

2) bahwa pembuatan peraturan baru jang dimaksudkan diatas tidak mungkin dilaksanakan didalam waktu jang singkat;

3) bahwa sambil menunggu peraturan baru itu perlu segera diadakan peraturan pentjatatan nikah, talak dan rudjuk untuk memenuhi keperluan jang sangat mendesak.

Mengingat:
ajat (1) pasal 5, ajat (1) pasal 20, dan pasal IV dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X; Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN:
I. Mentjabut:
1) Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467.
2) Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1913 No. 98;

II. Menetapkan peraturan sebagai berikut:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK

Pasal 1
(1) Nikah jang dilakukan menurut agama Islam, selandjutnja disebut nikah, diawasi oleh pegawai pentjatat nikah jang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai jang ditundjuk olehnja. Talak dan rudjuk jang dilakukan menurut agama Islam, selandjutnja disebut talak dan rudjuk, diberitahukan kepada pegawai pentjatat nikah.

(2) Jang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rudjuk, hanja pegawai jang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai jang ditundjuk olehnja.

(3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerdjaan itu dilakukan oleh orang jang, ditundjuk sebagai wakilnja oleh kepala Djawatan Agama Daerah.

(4) Seorang jang nikah, mendjatuhkan talak atau merudjuk, diwadjibkan membajar biaja pentjatatan jang banjaknja ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka jang dapat menundjukkan surat keterangan tidak mampu dan kepala desanja (kelurahannja) tidak dipungut biaja. Surat keterangan ini diberikan dengan pertjuma. Biaja pentjatatan nikah, talak dan rudjuk dimasukkan didalam menurut aturan jang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(5) Tempat kedudukan dan wilajah (ressort) pegawai pentjatat nikah ditetapkan oleh Kepala Djawatan Agama Daerah.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pentjatat nikah diumumkan kepala Djawatan Agama Daerah dengan tjara jang sebaik-baiknja.

Pasal 2
(1) Pegawai pentjatat nikah dan orang jang tersebut pada ajat (3) pasal 1 membuat tjatatan tentang segala nikah jang dilakukan dibawah pengawasnja dan tentang talak dan rudjuk jang diberitahukan kepadanja; tjatatan jang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan didalam buku pendaftaran masing-masing jang sengadja diadakan untuk hal itu, dan tjontohnja masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Dengan tidak mengurangi peraturan pada ajat (4) pasal 45 dari peraturan meterai 1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu wadjib memberikan petikan dari pada buku pendaftaran jang tersebut diatas ini kepada jang berkepentingan dengan pertjuma tentang nikah jang dilakukan dibawah pengawasannja atau talak dan rudjuk jang dibukukannja dan mentjatat djumlah uang jang dibajar kepadanja pada surat petikan itu.

(3) Orang jang diwadjibkan memegang buku pendaftaran jang tersebut pada ajat (1) pasal ini serta membuat petikan dari pada buku-pendaftaran jang dimaksudkan pada ajat (2) diatas ini, maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).

Pasal 3
(1) Barang siapa jang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai jang dimaksudkan pada ajat pasal 1 atau wakilnja, dihukum denda sebanjakbanjaknja R 50,- (lima puluh rupiah).

(2) Barang siapa jang mendjalankan pekerdjaan tersebut pada ajat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknja, dihukum kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda sebanjak-banjaknja R 100,- (seratus rupiah)

(3) Djika seorang laki-laki jang mendjatuhkan talak atau merudjuk sebagaimana tersebut pada ajat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu didalam seminggu kepada pegawai jang dimaksudkan pada ajat (2) pasal 1 atau wakilnja, maka ia dihukum denda sebanjak-banjaknja Rp. 50,- (lima rupiah).

(4) Orang jang tersebut pada ajat (2) pasal 1 karena mendjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rudjuk menerima biaja pentjatatan nikah, talak dan rudjuk lebih dari pada jang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ajat (4) pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rudjuk didalam buku-pendaftaran masing-masing sebagai jang dimaksud pada ajat (1) pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku pendaftaran tersebut diatas tentang nikah jang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rudjuk jang dibukukannya, sebagai jang dimaksud pada ajat (2) pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak-banjaknja R 100,- (seratus rupiah).

(5) Djika terdjadi salah satu hal jang tersebut pada ajat pertama, kedua dan ketiga dan ternjata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mentjukupi sjarat pengawasan atau ada talak atau rudjuk tidak diberitahukan kepada jang berwadjib, maka biskalgripir hakim kepolisian jang bersangkutan mengirim salinan keputusannja kepada pegawai pentjatat nikah jang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rudjuk itu didalam buku pendaftaran masing-masing dengan menjebut surat keputusan hakim jang menjatakan hal itu.

Pasal 4
Hal-hal jang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 5
Peraturan-peraturan jang perlu untuk mendjalankan Undang-Undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 6
(1) Undang-undang ini disebut “Undang-undang Pentjatatan nikah, talak, dan rudjuk" dan berlaku untuk Djawa dan Madura pada hari jang akan ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Berlakunja Undang-undang ini didaerah luar Djawa dan Madura ditetapkan dengan Undang-undang lain.

Pasal 7
Dengan berlakunja Undang-undang ini untuk Djawa dan Madura Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348, jo S.
1931 No. 467 dan Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 mendjadi batal.

Ditetapkan Di Linggardjati,
Pada Tanggal 21 Nopember 1946
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEKARNO
MENTERI AGAMA,
Ttd.
FATOERACHMAN.
Diumumkan,
Pada Tanggal 26 Nopember 1946
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
A.G. PRINGGODIGDO

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1946
TENTANG
PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK

PENDJELASAN UMUM.
Peraturan pentjatatan nikah, talak dan rudjuk seperti termuat dalam Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo, S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten
S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang sehingga diadakan peraturan baru jang selaras dengan Negara jang modern.

Untuk melaksanakan peraturan itu dibutuhkan penjelidikan jang teliti dan saksama, sehingga sudah barang tentu tidak akan tertjapai didalam waktu jang singkat. Akan tetapi untuk mentjukupi kebutuhan pada masa ini berhubung dengan keadaan jang sangat mendesak perlu peraturan-peraturan pentjatatan nikah, talak dan rudjuk tersebut diatas, ditjabut serta diganti oleh peraturan jang baru jang dapat memenuhi sementara keperluan-keperluan pada masa ini.

Peraturan-peraturan pentjatatan nikah, talak dan rudjuk tersebut diatas kesemuanja bersifat propinsialistis jang tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, dan sudah sepantasnja bahwa peraturan-peraturan bersifat kesatuan pula. Dari itu Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Hewelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 patut ditjabut. Selain dari pada itu peraturan di dalam Huwelijksordonnantie-Huwelijksordonnantie itu memberi kesempatan untuk mengadakan tariep ongkos pentjatatan nikah, talak dan rudjuk jang, berbedabeda, sehingga tiap-tiap kabupaten mempunyai peraturan sendiri. Hal sedemikian itu perlu dirobah serta diganti dengan peraturan jang satu, untuk seluruh Indonesia. Dimana berhubung dengan keadaan belum memungkinkan, disitu peraturan jang baru ini tentu belum dapat didjalankan, akan tetapi pada azasnja, peraturan ini diuntukkan untuk seluruh Indonesia serta harus segera didjalankan, dimana keadaan telah
mengizinkan.

Selandjutnja peraturan-peraturan jang ditjabut itu, tidak mendjamin penghasilannja para pegawai pentjatatan nikah, hanja digantungkan pada banjak sedikitnja ongkos jang didapatnja dari mereka jang menikah, menalak dan merudjuk. Dengan dijalan demikian maka pegawai pentjatat nikah mendjalankan kewajibannja dengan tidak semestinja, hanja semata-mata ditudjukan untuk memperbesar penghasilannja, kurang memperhatikan hukumhukum Islam jang sebenarnja. Perbuatan sedemikian itu jang merupakan suatu koruptie serta merendahkan deradjat pegawai nikah, tidak sadja dapat tjelaan dari pihak perkumpulan-perkumpulan Wanita Indonesia, akan tetapi djuga dari pihak pergerakan Islam jang mengetahui betul-betul sjarat-sjaratnja talak dan sebagainja, tidak setudju dengan tjara mendjamin penghidupan pegawai nikah sedemikian itu. Pun para pegawai nikah sendiri merasa keberatan dengan adanja peraturan sedemikian itu. Selain dari pada penghasilannja tidak tentu, djuga aturan pembagian ongkos nikah, talak dan rudjuk kurang adil, ja'ni pegawai jang berpangkat tinggi dalam golongan pegawai nikah mendapat banjak, kadang-kadang sampai lebih dari f 1.000,- (Bandung, Sukabumi dan lain-lain) akan tetapi yang berpangkat rendah sangat kurangnja, antara f 3,50,- -- f 10,-. Selain dari itu ongkos nikah (ipekah) oleh beberapa golongan ummat Islam dipandang sebagai “haram”, sehingga tidak tenteramlah mereka itu mendapat penghasilan tersebut.

Koruptie serta keberatan-keberatan lainnja hanja dapat dilenjapkan djika pimpinan jang bersangkut-paut dengan perkawinan, talak dan rudjuk diserahkan pada satu instansi, serta para pegawai pentjatat nikah diberi gadji jang tetap, sesuai dengan kedudukan mereka dalam masjarakat.

“Undang-undang Pentjatatan nikah, talak dan rudjuk (Undang-undang No. 22 tahun 1946) dimaksudkan untuk didjalankan diseluruh Indonesia; akan tetapi sebelum keadaan mengizinkannja serta undang-undang baru itu belum berlaku, peraturan jang lama masih dianggap sah. Waktu berlakunja “Undang-undang Pentjatatan nikah,
talak dan rudjuk” untuk tanah Djawa din Madura ditetapkan oleh Menteri Agama, sedang didaerah-daerah diluar tanah Djawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain.

Pendjelasan pasal-pasal

Pasal 1
Maksud pasal ini ialah supaja nikah, talak dan rudjuk menurut agama Islam supaja tertjatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara jang teratur segala hal-hal jang bersangkut-paut dengan penduduk harus ditjatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainja. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-malwaris, sehingga perkawinan perlu ditjatat mendjaga djangan sampai ada kekatjauan.

Menurut hukum agama Islam nikah itu ialah perdjandjian antara bakal suami atau wakilnja dan wali perempuan atau wakilnja. Biasanja wali memberi kepada kuasa kepada pegawai pentjatat nikah untuk mendjadi wakilnja; tetapi ia boleh pula diwakili orang lain dari pada pegawai jang ditundjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu. Pada umumnja djarang sekali Wali melakukan akad nikah sebab sedikit sekali jang mempunjai kepandaian jang dibutuhkan untuk melakukan akad nikah itu.

Antjaman dengan denda sebagai tersebut pada ajat (1) dan (3) pasal 3 Undang-undang ini bermaksud supaja aturan administrasi ini diperhatikan; akibatnja sekali-kali bukan, bahwa nikah, talak atau rudjuk itu mendjadi batal
karena pelanggaran itu.

Jang dimaksud dengan mengawasi ialah ketjuali hadir pada ketika perdjandjian nikah itu diperbuat, pun pula memeriksa, ketika kedua belah pihak (wali dan bakal suami) menghadap pada pegawai pentjatat nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah sjarat-sjarat jang ditentukan oleh hukum agama Islam tidak dilanggar. Selanjutnja perobahan yang penting-penting dalam pasal ini ialah bahwa kekuasaan untuk menundjuk pegawai pentjatat nikah, menetapkan besarnja biaja pentjatat nikah, talak dan rudjuk, menetapkan tempat kedudukan dan wilajah pegawai pentjatat nikah, djatuh masing-masing dari tangan Bupati/Raad Kabupaten ke tangan Menteri Agama, atau pegawai jang ditundjuk olehnja atau pada kepala Djawatan Agama Daerah, sedang biaja nikah, talak dan rudjuk tidak dibagi-bagi lagi antara pegawai-pegawai pentjatat nikah akan tetapi masuk ke Kas Negeri dan pegawai pentjatat nikah diangkat sebagai pegawai Negeri.

Jang dimaksud dengan Djawatan Agama Daerah ialah Djawatan Agama Daerah ialah Djawatan Agama Keresidenan atau Djawatan Agararia di Kota Djakarta Raya.
Surat keterangan tidak mampu harus diberikannja dengan pertjuma, mendjaga supaja orang jang tidak mampu djangan diperberat.

Pasal 2

Sudah terang, dan tidak ada perobahan, ketjuali tjontoh-tjontoh buku pendaftaran, surat nikah, talak dan rudjuk dan sebagainja ditetapkan tidak lagi oleh Bupati, akan tetapi oleh Menteri Agama, agar supaja mendapat kesatuan.

Pasal 3
Maksud pasal 3 ini sama dengan pasal 3 dari Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 hanja sadja pelanggaran terhadap aturan pemberitahuan tentang talak jang didjatuhkan dan rudjuk jang dilakukan dinaikkan dari f 5,- mendjadi f 50,- agar supaja hakim dapat memberi denda setimpal dengan kesalahannja. Oleh karena tidak diberi tahu oleh pegawai pentjatat nikah, sebab pegawai pentjatat nikah tidak diberitahukannja oleh suami jang merudjuk, mendjadi tidak mengetahui hal perudjukan akan kawin lagi dengan lain, kemudian datang suaminja jang lama, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan; atau telah kawin dengan orang lain kemudian
datang suami jang lama, sehingga perkawinan jang baru itu dibubarkan. Lebih menjedihkan lagi djika perkawinan jang baru sudah begitu rukun sehingga telah mempunjai anak.

Lain-lain pasal sudah terang dan tidak perlu didjelaskan lagi.
MENTERI AGAMA,
Ttd.
H. FATOERACHMAN.

Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 1954

Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 1954
Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 1954

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1954
TENTANG
ENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 NOMOR 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK DI SELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA

Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 Republik Indonesia dulu memang dimaksudkan untuk dilakukan buat seluruh Indonesia, tetapi berhubung keadaan belum mengijinkannya, maka berlakunya Undang-undang tersebut diluar Jawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain (pasal 6 ayat 2 Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 Republik Indonesia). Kini Negara Kesatuan telah terbentuk dan keadaan sudah mengijinkan untuk melaksanakan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut diluar Jawa dan Madura. Sebagai diketahui didaerah-daerah luar Jawa dan Madura, kecuali di Sumatera yang telah ditetapkan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 14 Juni 1949 No. I/pdri/ka, masih berlaku "Huwelijksordinnantie Buitengewesten" (Staatsblad 1932 No. 482) yang mempunyai sifat-sifat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sebagai diterangkan dalam penjelasan Umum dari Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut diatas. Didaerah-daerah Swapraja diluar Jawa dan Madura, yang tidak sedikit jumlahnya Huwelijksornonnantie Buitengewesten pada umumnya tidak berlaku, hingga cara pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk didaerah Swapraja tersebut beraneka-warna adanya menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk tiap-tiap Swapraja masing-masing. Didaerah-daerah yang dulu masuk Negara Bagian sebagai Negara Sumatera Timur, Pasundan, Negara Jawa Timur dan sebagainya, berhubung dengan pergantian-pergantian Pemerintah mungkin masih ada daerah-daerah yang masih menjalankan peraturan-peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang lain daripada Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut di atas. Untuk menghilangkan keragu-raguan ini, maka dinyatakan bahwa Undang-undang No. 22 tahun 1946 berlaku untuk seluruh Indonesia, untuk tempat-tempat yang belum dijalankan Undang-undang tersebut, ditetapkan menjalankan Undang-undang itu mulai tanggal 1 April 1951. Begitu itu agar supaya dapat diatur peralihan, hingga tidak terjadi stagnatie, vacuum, atau kekacauan. Dengan dicabutnya semua peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan digantikannya dengan Undang-undang No. 22 tahun 1946, maka akan ada peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang satu, yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Perlu kiranya diketahui, bahwa Undang-undang ini hanya mengenai pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan tidak mengurangi usaha-usaha yang tengah dikerjakan oleh Panitya Penyelidik Hukum Perkawinan Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Saudara Mr. Teuku Mohd. Hasan, di dalam mempersiapkan Undang-undang baru sesuai dengan keinginan-keinginan yang diajukan di dalam Parlemen antara lain saudara yang terhormat Nyonya Mudigdio.

UMUM
Peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti termuat dalam Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang selaras dengan Negara yang modern. Untuk melaksanakan peraturan ini dibutuhkan penyelidikan yang teliti dan seksama, sehingga sudah barang tentu tidak akan tercapai di dalam waktu yang singkat. Akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan pada masa ini berhubungan dengan keadaan yang sangat perlu peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut di atas, dicabut serta diganti oleh peraturan yang baru yang dapat memenuhi sementara keperluan-keperluan pada masa ini. Peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut di atas kesemuanya bersifat propinsialitas yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, dan sudah sepantasnya peraturan-peraturan bersifat kesatuan pula. Dari itu Huwelijksordonnantie S. 1929 Nomor 348 jo. S. 1931 Nomor 467, Vorstenlsndsche Huwelijksordonnantie S. 1933 Nomor 98 dan Huwelijksordonnsntie Buitengewesten S. 1932 Nomor 482 patut dicabut. Selain dari pada itu peraturan didalam Huwelijksordonnantie-huwelijksordonnantie itu memberi kesempatan untuk mengadakan tarip ongkos pencatatan nikah. talak dan rujuk yang berbeda-beda, sehingga tiap-tiap kabupaten mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Hal sedemikian itu tentu dirubah serta diganti dengan peraturan yang satu, untuk seluruh Indonesia. Dimana berhubung dengan keadaan belum memungkinkan, disitu peraturan yang baru ini tentu belum dapat dijalankan, akan tetapi pada azasnya, peraturan ini diuntukkan untuk seluruh Indonesia serta harus segera dijalankan, dimana keadaan telah mengizinkan. Selanjutnya peraturan-peraturan yang dicabut itu, tidak menjamin penghasilannya para pegawai pencatat nikah, hanya digantungkan pada banyak sedikitnya ongkos yang didapatnya dari mereka yang menikah, menalak dan merujuk. Dengan jalan demikian maka pegawai pencatatan nikah menjalankan kewajibannya dengan tidak semestinya hanya semata-mata ditujukan untuk memperbesar penghasilannya, kurang memperhatikan hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Perbuatan sedemikian itu, yang merupakan suatu korupsi serta merendahkan derajat pegawai nikah, tidak saja dapat celaan dari pihak perkumpulan-perkumpulan Wanita-Indonesia, akan tetapi juga dari pihak pergerakkan Islam yang mengetahui betul-betul syarat-syaratnya talak dan sebagainya tidak setuju dengan cara menjamin penghidupan pegawai nikah sedemikian. Pun para pegawai nikah sendiri merasa keberatan dengan adanya peraturan sedemikian itu. Selain daripada penghasilannya tiada tentu juga aturan pembagian ongkos nikah, talak rujuk kurang adil, yakni pegawai yang berpangkat tinggi dalam golongan pegawai nikah mendapat banyak kadang-kadang sampai lebih dari Rp. 100,- (Bandung, Sukabumi dan lain-lain) akan tetapi yang berpangkat rendah sangat kurangnya, antara Rp. 3,50 - Rp. 10,- Selain dari pada itu ongkos nikah (ipekah) oleh beberapa golongan ummat Islam dipandangnya sebagai "haram", sehingga tidak tenteramlah mereka itu mendapat penghasilan tersebut. Korupsi serta keberatan-keberatan lainnya hanya dapat dilenyapkan, jika pimpinan yang bersangkut-paut dengan perkawinan, talak dan rujuk diserahkan pada satu instantie, serta para pegawai pencatat nikah diberi gaji yang tetap sesuai dengan kedudukan mereka dalam masyarakat. "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" (Undang-undang Nomor 22 tahun 1946) dimaksudkan untuk dijalankan diseluruh Indonesia; akan tetapi sebelum keadaan mengijinkannya serta Undang-undang baru itu belum mulai berlaku, aturan yang lama masih dianggap sah. Waktu berlakunya "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk tanah Jawa dan Madura. akan ditentukan oleh Undang-undang lain.

PASAL-PASAL

Pasal 1
Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan. Menurut hukum agama Islam nikah itu ialah perjanjian antara bakal suami atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Biasanya wali memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk menjadi wakilnya; tetapi ia boleh pula diwakili orang lain daripada pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu. Pada umumnya jarang sekali Wali melakukan akad nikah, sebab sedikit sekali yang mempunyai kepandaian yang dibutuhkannya untuk melakukan akad nikah itu. Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal 3 Undang-undang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini diperhatikan; akibatnya sekali-kali bukan, bahwa nikah, talak dan rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran itu. Yang dimaksud dengan mengawasi ialah kecuali hadir pada ketika perjanjian nikah itu diperbuat, pun pula memeriksa, ketika kedua belah (wali dan bakal suami) menghadap pada pegawai pencatat nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama Islam tidak dilanggar. Selanjutnya perubahan yang penting-penting dalam pasal ini ialah bahwa kekuasaan untuk menunjuk pegawai pencatat nikah, menetapkan tempat kedudukan dan wilayah pegawai pencatat nikah, jatuh masing-masing dari tangan Bupati/Raad Kabupaten ketangan Menteri Agama, atau pegawai yang ditunjuk olehnya atau pada Kepala Jawatan Agama Daerah, sedang biaya nikah, talak dan rujuk tidak dibagi-bagi lagi antara pegawai-pegawai pencatat nikah, akan tetapi masuk ke Kas Negera dan Pegawai pencatat nikah diangkat sebagai pegawai Negeri. Yang dimaksud dengan Jawatan Agama Daerah ialah Jawatan Agama Karesidenan atau Jawatan Agama di Kota Jakarta Raya dan Surakarta. Surat keterangan tidak mampu harus diberikannya dengan percuma, menjaga supaya orang yang tidak mampu jangan diperberat.

Pasal 2
Sudah terang, dan tidak ada perubahan, kecuali contoh-contoh buku pendaftaran, surat nikah, talak dan rujuk dan sebagainya ditetapkan tidak lagi oleh Bupati, akan tetapi oleh Menteri Agama, agar supaya mendapat kesatuan.

Pasal 3
Maksud pasal 3 ini sama dengan pasal dari Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 hanya saja pelanggaran terhadap aturan pemberitahuan tentang talak yang dijatuhkan dan rujuk yang dilakukan dinaikkan dari Rp. 5,- menjadi Rp. 50,- agar supaya hakim dapat memberi denda setimpal dengan kesalahannya. Oleh hakim dapat memberi denda setimpal dengan kesalahannya. Oleh karena sering terjadi orang isteri yang telah dirujuk kembali, akan tetapi oleh karena tidak diberitahukannya oleh pegawai pencatat nikah, sebab pegawai pencatat nikah, tidak diberitahukannya oleh suami yang merujuk, menjadi tidak mengetahui hal perujukan akan kawin lagi dengan orang lain kemudian datang suaminya yang lama, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan; atau telah kawin dengan orang lain kemudian datang suami yang lama, sehingga perkawinan yang baru itu dibubarkan. Lebih menyedihkan lagi jika perkawinan yang baru sudah begitu rukun sehingga telah mempunyai anak.
Lain-lain pasal sudah terang dan tidak perlu dijelaskan lagi.


Diketahui:
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DJODY GONDOKUSUMO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 694

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 NOMOR 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK DI SELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
1. bahwa kini di Indonesia berlaku beberapa macam peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Umat Islam antara lain-lain:
a. Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 dan
b. Huwelijksordonnantie Buitengewesten 1932 No. 482;
c. Peraturan-peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku didaerah-daerah Swapraja;
d. Peraturan-peraturan lain yang berlaku didaerah diluar Jawa dan Madura.
2. bahwa Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1946, yang dalam penjelasannya, diperuntukkan buat seluruh Indonesia;
3. bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu adanya satu macam Undang-undang tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Mengingat:
Pasal 89 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Huwelijkserdonnantie Buitengesten Staatsblad 1932 No. 482 dan semua Peraturan-peraturan (juga dari Pemerintah Swapraja) tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk Umat Islam yang berlainan dan yang bertentangan dengan Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 Republik Indonesia.

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 No. 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK DISELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1
Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Pasal 1A
Perkataan biskal gripir hakim kepolisian yang tersebut dalam pasal 3 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1946 diubah menjadi Panitera Pengadilan Negara.

Pasal 2
Peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa yang tersebut dalam pasal 1 Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 Oktober 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
K.H. MASJKUR

Diundangkan,
Pada Tanggal 2 Nopember 1954.
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1954 NOMOR 98

Penjelasan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penjelasan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Penjelasan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975



TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

UMUM:
Untuk melaksanakanUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan padatanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturanpelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan,tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatanperceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan,pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebihdari seorang dan sebagainya.
Peraturan Pemerintah inimemuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkanakan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undangtersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainyapelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah padatanggal 1 Oktober 1975.
Karena untuk melaksanakanPeraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaianpetunjuk petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yangbersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman danDepartemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib danlancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannyaPeraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1) dan Ayat (2)
Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya.
Ayat (3)
Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tata cara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segerapergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 4
Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pasal 5
Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja.
Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.
Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf f:
Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suatu atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan dibawah sumpah olehyang bersangkutan dihadapan Pegawai Pencatat.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8
Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9
Pengumuman dilakukan :
di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan
di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta; tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tandatangan para mempelai Pegawai Pencatat, para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari mas kawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf f;
Persetujuan yang dimaksud disinidinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancamanatau paksaan.
Huruf g;
Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Pasal ini berikut Pasal-pasal15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak.

Pasal 15.
Cukup jelas.

Pasal 16
Sidang Pengadilan tersebut,setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipiil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami-isteri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami-isteri itu beserta anak-anaknya.
Ayat (2)
Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan makin baik, bukan saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya.
Ayat (2)
Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Usaha untuk mendamaikan suami-isteriyang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim.Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hakim yang tetap.
Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan.
Pengukuhan tersebut bersifat administratip; Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37
Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Huruf c sub iii : Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii,maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11,13, dan 44.
Pejabat Yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Selain hal yang tersebut diatas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur didalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan Peraturan Pemerintah ini yakni apabila :
a. peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan Peraturan Pemerintah;
b. peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya;
c. peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3050 TAHUN 1975